DEMOKRASI
Makna dan hakikat
Demokrasi
Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD,
ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara.
Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa
(etimologis) dan istilah (terminologis).
Secara etimologis “demokrasi”
terdiri dari 2 kata “demos” yg artinya rakyat dan “cratein” atau “cratos” y
berarti kekuasaan atau kdaulatan.
Pengertian Demokrasi
Demokrasi
adalah keadaan negara dimana dalam
sistem pemerintahannya kedaulata berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi
berada di tanga rakyat, pemerintahan
rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.
Demokrasi Menurut Ahli
•
Joseph A.Schmeter, demokrasi merupakan suatu
perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu
memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara
rakyat.
•
Sideney Hook, demokrasi adalah bentu
pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung
atau tidak didasarkan pada kesepakatan yang secara mayoritas berada di tangan
rakyat.
•
Philippe C.Schmitter da terry lynn karl,
menyarakan demokrasi suatu sistim pemerintahan dimana pemeritah diminta
tanggung jawab atas tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara yang
bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para
wakil mereka yang telah terpilih.
•
Henry B. Mayo, demokrasi merupakan sistem
politik suatu sistem yang menunjukan bahwa kebijakan umum ditentuan atas dasar
mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam
pemilihan-pemlihan berkala.
Demokrasi mengandung 3
Pengertian
•
Government of the people (pemerintah dari
rakyat)
•
Government by people (pemerintahan oleh rakyat)
•
Government for people (pemerintahan untuk
rakyat)
Demokrasi Sebagai
Pandangan Hidup
Demokrasi tidak akan datang,tumbuh, dan berkembang dengan
sendirinya. Karena memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat
pendukungnya yaitu budaya yang kndusif sebagai manifestasi dari suatu mind set
(kerangka berpikir) dan setting social (rancangan masyarakat).
7 Norma dalam Demokrasi
•
Pentingnya kesadaran akan pluralisme
•
Adanya musyawarah
•
Tujuan meghalalkan cara
•
Permufakatan yang jujur dan sehat
•
Terpenuhinya keperluan pokok
•
Kerjasama
•
Pendidikan demokrasi
Unsur-unsur yang dapat
menopang tegaknya demokrasi
•
Negara Hukum
•
Masyarakat Madani
•
Instruktur Politik
•
Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab
PRINSIP DEMOKRASI
•
Persamaan
•
Kebebasan
•
Pluralisme
Menurut Robert A. Dahl
•
Kontrol
atas keputusan Pemerintah
•
Pemilihan yang
teliti dan jujur
•
Hak memilih dan dipilih
•
Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman
•
Kebebasan mengakses informasi
•
Kebebasan berserikat
Sejarah dan
Perkembangan Demokrasi Di Barat
Konsep demokrasi semula lahir dari
pemikiran mengenai hubungan
negara dan hukum di Yunai Kuno dan di praktekkan dalam bernegara antara abad
ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk
demokrasi langsung (direct democracy) artinya hak rakyat untuk membuat
keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara
berdasarkan prosedur mayoritas. Gagasan demokrasi yunani kuno berakhir pada
abad pertengahan.
Salah satu ciri penting pada negara
yang menganut konstitusionalisme (demokrasi konstitusional) yang hidup pada
abad ke-19 adalah sifat pemerintah yang pasif.
Negara Pluralisme adalah negara
yang tidak mandiri yang hanya bertindak sebagai penyaring berbagai keinginan dari dalam masyarakat.
Sejarah Perkembangan
demokrasi Indonesia
A.
Demokrasi periode 1945-1959
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer,
tetapi sistem ini kurang cocok dengan Indonesia.
UUD 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif
terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitutional
head) beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik.
B. Demokrasi periode 1959-1965
Ciri periode ini
adalah
1.
dominasi dari Presiden,
2.
terbatasnya peranan partai politik,
3.
berkembangnya pengaruh komunis,
4.
meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik
Bentuk Penyimpangan yang terjadi pada periode 1959-1965 (Orde
Lama/Terpimpin)
1. Kedudukan Presiden
2.
Pembentukan MPRS
3.
Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR
4.
Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
5.
Pembentukan Front Nasional
6.
Pembentukan Kabinet Kerja
7.
Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom
8. Adanya
ajaran RESOPIM
9. Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia
10. Penataan Kehidupan Partai Politik
C. Demokrasi Periode 1965-1998
Dalam masa Indonesia Orde Baru ini
telah terjadi proses depolitisasiyang sangat efektif terhadap
institusi politik yang ada. Depolitiisasi ini dilakukan dengan berbagi cara.
Pertama, dengan mewujudkan konsep
“massa-mengmbang” atau floating mass. Dengan konsep seperti ini,
kontrol politik terhadap partai politik non-pemerintahan akan semakin
gampang dilakukan. Kedua, dengan mewujudkan prinsip monoloyalitas terhadap
semua pegawai negeri atau siapa pun yang bekerja dalam lingkungan instansi
pemerintah. Ketiga, dengan emaskulasi partai-partai politik yang ada.
Demokrasi
Reviewed by Nurul Hidayat
on
Juni 10, 2013
Rating:

Tidak ada komentar:
Posting Komentar